Barut Terbitkan RKT Kayu Ulin Pada 2009

sumber: www.beritadaerah.com
Muara Teweh - Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Barut) Kalimantan Tengah tahun 2009 akan menerbitkan rencana kerja tahunan (RKT) khusus kayu ulin (Eusideroxylon zwageri) sekitar 2.500 ? 5.000 meter kubik (M3).





"RKT itu diterbitkan guna memenuhi kebutuhan kayu ulin di daerah ini sesuai aturan berlaku," kata Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Barut, Ir Iwan Fikri, di Muara Teweh, Rabu.

Ribuan meter kubik kayu ulin ini diberikan kepada sejumlah perusahaan pemegang izin usaha pengusahaan hasil hutan kayu (IUPHHK) dan hak pengusahaan hutan (HPH) di Kabupaten Barut maupun luar daerah yang punya akses di daerah ini.

Kayu ulin yang boleh ditebang nanti berukuran diatas diameter 60 up untuk proyek pembangunan pemerintah dan kebutuhan masyarakat dengan membuat perjanjian nota kesepakatan (MoU) antara perusahaan dan pemerintah daerah.

"Saat ini sedang dilakukan tahapan survei potensi (timber crossing) di sejumlah kawasan hutan," jelasnya.

Sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor perkayuan di kabupaten pedalaman Sungai Barito mendapat jatah RKT kayu ulin diantaranya PT Austral Byna, PT Indexim Utama Corp, PT Lestari Damai Indah Timber, PT Bina Multi Alam Lestari dan PT sindo Lumber serta PT Dasa Intiga merupakan perusahaan yang arealnya diluar daerah.

Menurut Iwan, saat ini kayu ulin di kabupaten pedalaman Sungai Barito sulit didapat sehingga mengganggu kebutuhan untuk kegiatan pembangunan pemerintah dan swasta serta pemanfaatan oleh masyarakat setempat.

Hal itu akibat adanya larangan menebang atau jual beli sejenis kayu besi tersebut, padahal selama ini ulin merupakan bahan baku utama untuk pembangunan gedung atau rumah yang berkonstruksi kayu di daerah ini.

"Kita harapkan kesulitan kayu ulin ini dapat diatasi dengan diterbitkannya RKT dari produksi perusahaan yang bergerak di sektor perhutanan," jelasnya

Selain itu, tambahnya Pemkab Barut juga nantinya akan mendapat pasokan kayu dari sejumlah perusahaan tersebut antara 5-15 persen guna memenuhi kebutuhan kayu yang juga terbatas di daerah ini.

Untuk mengatasi kelangkaan kayu dan ulin ini akan dibuat kebijakan secara administrasi berupa surat menyurat oleh gubernur dan bupati untuk keperluan pengangkutan kayu guna keperluan pembangunan.

"Diharapkan, kelangkaan kayu yang dihadapi sekarang dapat teratasi," tandas Iwan Fikri.

(Beritadaerah.com/ANTARA).