KOMISI V KRITIK TATA RUANG PALANGKA RAYA

Ketua Komisi V DPR-RI Ahmad Muqowam menilai, tata ruang kota Palangka Raya belum terkonsep dengan baik, atau belum mengacu pada konsep planologi yang sesuai. Padahal, konsep tata ruang merupakan penentu bagi kelangsungan pembangunan infrastruktur di suatu perkotaan. Demikian disampaikan Ahmad Muqowam saat diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Palangka Raya Martoyo dalam rangka kunjungan kerja anggota komisi V DPR RI di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (7/5).

Menurutnya dari aspek planologi, Palangka Raya merupakan kota yang paling siap, jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia karena secara sentripugal, Palangka Raya berada tepat di tengah Indonesia.



Ketua Komisi V menambahkan, letak tersebut sangat strategis untuk dikembangkan sebagai kota yang terpilih. Yakni, kota yang mampu menjadi basis perekonomian dan pemerintahan."Yang menjadi pertanyaan kami, siapkah Palangka Raya dengan konsep-konsep tata perkotaan yang baik," terang Muqowam.

Anggota Komisi V Abdullah Azwar Anas menambahkan, tata ruang Palangka Raya cukup bagus pada aspek pengaturan sempadan jalan yang cukup lebar. Untuk itu, Anas meminta kepada Pemkot Palangka Raya untuk segera membuat detail desain penataan ruang kotanya.

"Hal tersebut guna mengatur agresivitas pembangunan kotanya agar tetap bisa dikendalikan aturan tata ruang, sehingga kedepan ketika masuki Palangka Raya tidak hanya hutan ruko (bangunan Rumah Toko-red), seperti yang terjadi dikota-kota lain. Itu sangat jelek," ungkap Anas.

Muqowam juga menyampaikan kritik tentang belum adanya perhitungan ukuran tingkat deviasi pembangunan kota di Palangka Raya. Padahal, menurutnya perhitungan tersebut sangat penting untuk mengukur tingkat kemajuan kota.

Muqowam menjelaskan, perhitungan deviasi pembangunan adalah pengukuran kemajuan kota sejak awal hingga kondisi terakhir. Dengan begitu, Pemerintah Kota akan mengetahui secara pasti tingkat kemajuan di wilayahnya. Selain itu juga, bisa mengetahui tingkat kesalahan di kota. Untuk kemudian Pemkot dapat segera merevisi kesalahan yang tengah terjadi.