Rekanan Didenda Ratusan Juta

PALANGKARAYA, BPOST - Dinas Pekerjaan Umum Pemukiman dan Prasarana Wilayah (PU Kimpraswil) Kota Palangkaraya, Kalteng mengenakan sangsi denda hingga mencapai ratusan juta rupiah terhadap rekanan yang mengerjakan belasan paket proyek Pemko setempat tahun anggaran 2008 ini, karena molor dan tidak mencapai target waktu yang ditetapkan.


Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Palangkaraya, Sanijan S Toembak, Selasa (23/12) mengatakan, pengenaan denda tersebut bertujuan agar rekanan yang diberi kepercayaan untuk mengerjakan proyek pemko bertanggungjawab terhadap kepercayaan yang diberikan serta lebih dispilin dalam mengejar target yang telah ditetapkan tersebut.

"Kami telah memberikan kepercayaan kepada mereka untuk menuntaskan proyek sesuai waktu yang telah ditetapkan, tetapi karena kepercayaan dan kewajiban mereka untuk menuntaskan proyek tersebut tidak tepat waktu terpaksa mereka dikenakan denda," ujarnya.

Menurut Sanijan, jumlah proyek yang telat dikerjakan tersebut mencapai belasan paket dengan total nilai denda mencapai Rp300 juta."Pembayaran denda langsung dipotong melalui pencairan paket proyek langsung di bagian keuangan Pemko, kami tidak ingin repot menagih belakangan hari, makanya langsung kami tagih," ujarnya lagi.

Pengenaan denda terhadap rekanan yang telat dalam pengerjaan proyek pemko ini hampir terjadi dalam setiap tahun. Sanijan mengatakan, pihaknya sudah berulang kali berusaha mengingatkan rekanan untuk mengerjakan tepat waktu, tetapi tetap saja ada rekanan yang telat menyelesaikan proyek sesuai waktu yang telah ditetapkan tersebut.

"Saat penandatangan kontrak dulu, kami telah mengingatkan mereka untuk bekerja sesuai target dan mengerti tugas-tugas mereka sebagai asosiasi yang profesional, tetapi karena masih ada rekanan yang lalai, kami pun tetap menerapkan aturan yang telah ada dengan mengenakan sangsi denda kepada mereka," ujarnya.

Sementara itu, sejumlah rekanan yang ditanyai mengenai kendala pengerjaan proyek pembangunan melalui dana APBD Pemko mengaku, pekerjaan sempat terjadi stagnan hingga beberapa minggu terutama pada saat harga BBM mengalami kenaikan, yang kemudian berdampak pada melambungnya harga bahan bangunan.

"Kami kesulitan dalam mencari bahan bangunan, karena banyak yang kosong, kiriman sirtu (pasir batu) untuk proyek jalan misalnya sempat kosong karena kiriman dari Banjarmasin sempat seret, makannya, kami sempat menunggu hingga beberapa minggu proyek pun tak bisa jalan karena bahan bangunan tak ada, harganya pun melambung tinggi karena BBM juga naik," ujar Budi.

Sumber: www.banjarmasinpost.co.id